W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Dana Operasional untuk Cegah Pungli

(Kompas, 12/12/08) Sidoarjo – Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo mengusulkan dana operasional 18 kecamatan yang ada di wilayah itu untuk tahun anggaran 2009. Dana operasional ini guna mencegah pungutan liar di kecamatan yang dikeluhkan warga saat mengurus pembuatan kartu tanda penduduk dan akta kelahiran.

Hal itu diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD Sidoarjo Helmi Musa pada pembahasan Rancangan APBD 2009, Kamis (11/12) di DPRD Sidoarjo. Menurut Helmi, pihaknya banyak menerima keluhan dari masyarakat karena dipungut ongkos saat mengurus KTP maupun akta kelahiran di kantor kecamatan.

“Warga yang mengeluh kepada kami mengatakan bahwa mereka dipungut biaya antara Rp 5.000 hingga Rp 10.000 saat mengurus KTP maupun akta kelahiran. Padahal, Bupati Sidoarjo Win Hendrarso mengatakan, untuk mengurus KTP maupun akta kelahiran sama sekali tidak dipungut biaya alias gratis,” tutur Helmi.

Helmi mengatakan besarnya dana operasional untuk 18 kecamatan tersebut bervariasi antara Rp 100 juta hingga Rp 200 juta setahun. Perbedaan tersebut bergantung pada tingginya jumlah warga yang mengurus KTP dan akta kelahiran, yang berbeda di masing-ma-sing kecamatan. Ia meyakini jika disetujui DPRD, dana operasional ini akan mampu mencegah pungli di kecamatan-kecamatan.

“Besarnya pungutan mencapai Rp 5.000 hingga Rp 10.000. Padahal, di Kecamatan Waru, dalam
sehari rata-rata terdapat 250 orang yang mengurus KTP baru. Bayangkan berapa besarnya pungli tersebut jika dibiarkan,” ucap Helmi.

Secara terpisah, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRD Sidoarjo Jalaluddin Alham mengatakan, usulan Komisi A untuk menganggarkan dana operasional dirasa tidak perlu. Menurut Jalaluddin, Panitia Anggaran DPRD sudah memberi dana pengganti formulir pembuat KTP sejak 2007. Dana tersebut diberikan kepada masing-masing kecamatan di Sidoarjo.

“Saya tidak ingat berapa besar dana pengganti formulir untuk pembuatan KTP tersebut. Yang jelas, dana itu sudah ada sejak 2007 dan kami rasa usulan Komisi A tersebut tidak perlu direalisasikan,” kata Jalaluddin. (APO)