W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Kegundahan Kaum Nasionalis

(Republika, 22/09/07) Di tengah pergeseran konstelasi politik nasional kini mencuat kembali perdebatan ideologis antara nasionalisme dan Islam. Partai-partai besar telah menggelindingkan bola panas untuk memulihkan ‘asas tunggal’ bagi partai politik, tanpa pernah merasa bersalah telah mengorbankan kebebasan sipil di masa orde baru. Masa transisi yang berkepanjangan rupanya telah membuat rabun sebagian politisi kita. Spirit reformasi yang dulu diteriakkan lantang, sekarang hanya sayup-sayup terdengar.

Wacana kontroversial itu dilontarkan secara tak bertanggung jawab, karena tak pernah didefinisikan dan didiskusikan secara serius apa hakikat Pancasila sebagai ideologi negara dan bagaimana posisi UUD 1945 yang telah mengalami amandemen sebanyak empat kali sebagai konstitusi negara. Yang paling mudah dan sering dilakukan hanyalah memunculkan stigma, betapa suatu kelompok mengklaim diri lebih nasionalis, sementara kelompok lain dicap sektarian. Kelompok itu merasa lebih paham tentang Pancasila dan UUD 1945, lalu memaksakan penafsiran monolitik atasnya.

Salah satu contoh yang tak diliput wartawan ialah kunjungan petinggi PDIP ke Singapura beberapa waktu lalu (11/9). Rombongan yang dipimpin Taufik Kiemas itu menyampaikan ceramah di S Rajaratnam School of International Studies (RSIS) yang berada di lingkungan kampus Nanyang Technological University (NTU). Dalam ceramahnya dia menyinggung gejala sektarianisme sebagai ancaman serius dari nasionalisme dan pluralisme. Menurut Taufik, sektarianisme itulah yang telah memicu kelompok teroris. “Bila kelompok teroris membentuk kelompok tersendiri akan lebih mudah untuk menumpasnya, tapi kini kelompok teroris itu telah masuk ke dalam partai politik, sehingga sulit dideteksi,” ujar dia. Tanpa tedeng aling-aling, Taufik menyebut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai contoh ‘kelompok teroris berwajah politik’ itu.

Itu tuduhan serius karena PKS termasuk partai yang lulus electoral treshold (ET) 3 persen dalam Pemilu 2004 dan memiliki konstituen terbesar di Jakarta serta beberapa kota lainnya. Jika tuduhan Taufik benar, maka Komisi Pemilihan Umum bisa dibilang tak becus menyeleksi peserta pemilu agar bersih dari rekor kriminal, dan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla bisa diasumsikan telah mengakomodasi bahaya di pusat kekuasaan. Tuduhan Taufik perlu diklarifikasi karena bisa menyenggol partai berbasis ideologi Islam atau berbasis dukungan umat Islam lainnya.

Sejarah bicara

Penulis ingin mengajukan fakta historis dan kontemporer yang menyanggah argumen Taufik. Pertama, secara historis tak ada pertentangan antara pendukung nasionalisme dan Islam, jika keduanya diletakkan dalam konteks kepentingan bersama. Bila kita merujuk Soekarno sebagai ‘bapak nasionalisme’ Indonesia, misalnya, maka ia merupakan binaan tokoh terkemuka Islam, HOS Tjokroaminoto. Dengan fakta tak terbantahkan itu saja kita bisa simpulkan secara sederhana bahwa nasionalisme Soekarno lahir dari rahim universalisme Islam Tjokroaminoto.

Bila rujukan nasionalisme ditambatkan kepada Mohammad Hatta, yang lebih serius menggarap bidang pendidikan dan kebudayaan, maka pada masa akhir hidupnya Hatta bertekad mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia bersama tokoh muda Islam waktu itu, Deliar Noer. Semua fakta sejarah itu menjadi bahan kajian dan inspirasi bagi aktivis muda Muslim hingga kini. Kita tak cukup tahu, sejarah apa yang dipelajari aktivis muda nasionalis sekarang, bila para seniornya masih memandang kekuatan Islam dengan sebelah mata.

Kedua, secara kontemporer kita menyaksikan bangkitnya kekuatan Islam pascareformasi dengan kecenderungan lebih matang dibanding periode sebelumnya. Aspirasi politik Islam memang disuarakan lebih kencang, namun formatnya disesuaikan dengan koridor konstitusi dan kepentingan masyarakat banyak. Kemunculan PKS, sebagai contoh, diakui banyak pihak telah menunjukkan fenomena baru mobilisasi massa yang berlangsung damai. Fenomena pilkada di Kota Depok dan Jakarta membuktikan kematangan partai Islam dalam merespons kemenangan atau kekalahan politik.

Lebih jauh, bila kita cermati penyebaran aspirasi seputar implementasi syariah di berbagai daerah juga masih dalam koridor konstitusi. Kalangan aktivis Muslim memperjuangkan aspirasi itu berdasarkan tuntutan masyarakat setempat dan melalui proses legal-konstitusional. Jika aspirasi itu ditolak mayoritas masyarakat, maka tak pernah ada kelompok Islam yang melakukan kekerasan atau memancing kerusuhan. Jika terjadi gesekan di beberapa tempat, maka sebabnya bisa dilihat dari lemahnya penegakan hukum untuk menangani aksi kriminal dan penyimpangan sosial.

Kita ingin kalangan nasionalis jujur menganalisis pangkal kekerasan komunal yang bernuansa religius, seperti terjadi di Maluku (1999) dan Poso (2000). Tak ada jejak yang membuktikan kelompok Islam sebagai pemicu konflik, kecuali setelah aparat penegak hukum gagal menghentikan ulah provokator dan elite politik tak bisa menahan diri dari manuver penuh risiko. Kita juga ingin para elite di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Mega berterus terang tentang tekanan domestik dan asing yang mengiringi peristiwa bom malam Natal (2000) dan Bom Bali I (2002), yang kemudian diikuti rentetan bom lain.

Mereka tahu persis kekuatan politik yang bermain di balik segenap aksi kekerasan itu, karena mereka yang memegang otoritas keamanan dan intelejen. Jika mereka mengakui tak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi dan tak mampu mengontrol semua kekuatan yang berpotensi melakukan kekerasan, maka janganlah kemudian gampang menuduh kekuatan Islam sebagai terdakwa utama dengan stigma Jemaah Islamiyah (JI).

Terlalu berani
Klaim sesat itulah yang telah dilakukan pengamat Barat macam Zachary Abuza dalam buku terbarunya Political Islam and Violence in Indonesia (2007). Abuza yang menjadi dosen di Universitas Boston sering dijadikan narasumber dalam dengar pendapat Kongres AS tentang kondisi Indonesia. Analisis dan rekomendasi ilmiahnya mirip dengan argumen Taufik, bahwa kekuatan politik Islam bersinggungan erat dengan kelompok teroris, bahkan memiliki hidden agenda atau berbagi agenda yang sama.

Dengan asumsi yang kabur dan generalisasi yang dipaksakan, Abuza memasukkan kelompok aksi mahasiswa/pemuda (KAMMI, GPI, dan sebagainya), gerakan dakwah (MMI, HTI, FPI), serta partai Islam (PPP, PBB dan PKS) dalam satu kantong yang sama dengan JI. Abuza tak pernah melakukan riset secara terbuka di Indonesia, tapi mungkin sering melakukan operasi tertutup dengan kalangan intelejen, namun terlalu berani untuk menyimpulkan kaitan fenomena politik baru di masa reformasi dengan gejala kekerasan yang terus berulang dalam sejarah Indonesia.

Isu nasionalisme dan kedamaian masyarakat jelas perlu diperjuangkan bersama, namun jangan sampai kegundahan akan lepasnya dominasi kekuasaan membuat pelintiran isu bergeser jadi ancaman sektarianisme dan terorisme Islam. Siapapun yang ingin berkuasa di negeri ini tak boleh memakai cara-cara kotor.

Ikhtisar
- Secara jelas, Islam dan nasionalisme di Indonesia masih sering dipertentangkan.
- Jika menengok sejarah dengan lebih jeli, Islam dan nasionalisme memiliki hubungan yang sangat erat.
- Akibat pandangan keliru, kalangan nasionalis saat ini masih sering menyebut kalangan yang memperjuangkan Islam sebagai kelompok sektarian dan sumber terorisme.

Oleh:
Sapto Waluyo
Direktur Eksekutif CIR dan Alumnus RSIS Singapura