W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Perangi Pungli di Kecamatan

Komisi A Usui Tambahan Dana Operasional

(Jawa Pos, 12/12/08) Sidoarjo – Masih adanya pungutan liar (pungli) di tingkat kecamatan menjadi perhatian Komisi A DPRD Sidoarjo. Untuk menghapus kebiasaan buruk tersebut, komisi A mengusulkan dana tambahan untuk operasioal 18 kecamatan di Sidoarjo.

Selama ini, banyak warga mengeluhkan adanya pungli di tingkat kecamatan terutama saat mengurus kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK) dan akta kelahiran. Padahal, ketentuannya. pengurusan surat-surat tersebut tidak dipungut biaya.

Sekretaris Komisi ADPRD Skloarjo Helmi Musa mengatakan untuk meniadakan pungli itu perlu tambahan dana operasional di lingkungan kecamatan. Besarnya disesuaikan dengan kapasitas kecamatannya. “Sehingga semua operasional yang menyangkut pelayanan masyarakat bisa diselenggarakan secara gratis,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan dana tambahan antara Rp 100 juta sampai Rp 200 juta setahun. Dana itu dibagikan kepada pemerintah di tingkat kecamatan sesuai dengan porsi dan kebutuhan.
“Jadi, tidak Sama rata.”jelasnya.

Porsi dan kebutuhan yang dimaksud adalah kuantitas pelayanan dalam sehari. Misalnya, di Kecamatan Sedati, warga yang mengurus KTP mencapai 200 orang per hari, sedangkan di Kecamatan Tarik hanya 50 warga per hari. “Jadi, jumlah yang diterima Kecamatan Tank dan Sedati berbeda,” ucap politisi asal PKS itu.

Dia berharap usul yang disampaikan komisi A tersebut bisa dikabulkan. Sebab, penambahan dana merupakan salah satu solusi penghapusan pungli di tingkat kecamatan. “Paling tidak, pada pengesahan RAPBD 2009, usul kami sudah dimasukkan. Kami berharap seperti itu.” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Anggaran DPRD Sidoarjo Jalaluddin Alham menghargai usul tersebut. Menurut dia. apa yang disampaikan fcomisi A itu menjadi bahan pertimbanganter sendiri.”Untuk sementara, kami tampung,” ucapnya.

Jalaluddin menganggap usul tersebut sangat baik. Tujuannya pun jelas. Namun, katanya, disetujui atau tidak, bergantung kepada anggota dewan pada rapat paripuma pengesahan RAPBD mendatang. “Kami menghargai usul itu, tapi lihat saja pada rapat pengesahan nanti.” ujarnya. (riq/ib)