W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Alternatif Mencapai Kemutlakan 20% Anggaran pendidikan

Realisasi 20% anggaran pendidikan masih menjadi polemik yang belum tuntas. Klaim pencapaian Pemprov Jatim telah mencapai angka tersebut masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Seperti yang dipaparkan oleh anggota Komisi E DPRD Jatim Riyadh Rosyadi, 20% anggaran ternyata masih belum murni ditujukan untuk biaya langsung sektor pendidikan. Prosentase biaya langsung masih mencapai 9% dari total anggaran, sisanya 11% masih berkutat untuk pengeluaran biaya tidak langsung yang kemanfaatan bagi peningkatan kualitas pendidikan tidak terlalu signifikan. Oleh karenanya, pemerintah pusat mendesak adanya pemaksimalan dana mutlak 20% untuk biaya langsung sektor pendidikan ini sehingga masyarakat dapat merasakannya langsung.

Keterbatasan dana masih menjadi suatu kendala utama. Menjadi sebuah dilema ketika pendidikan menjadi prioritas utama maka alokasi terbesar pendanaan akan tersedot ke sektor ini, sedangkan sektor lain sebenarnya juga tidak kalah penting seperti sector kesehatan, dan pemantapan infrastruktur yang menopang ekonomi daerah. Total APBD Jatim yang mencapai milyaran rupiah masih belum bisa mencukupi total pengeluaran daerah.

Jika dibiarkan, permasalahan ini akan menjadi permasalahan kronis yang tak berujung penyelesaian. Dampak dari semua itu yang paling merasakan adalah masyrakat. Oleh karenanya butuh suatu alternatif solusi.

“Memang tidak akan cukup APBD kita mengcover semua kebutuhan belanja daerah. Untuk itu pemerintah harus jeli menangkap peluang yang ada. Salah satunya dengan mengoptimalisasi pemanfaatan CSR (corporate social responsibility/tanggung jawab sosial perusahaan) yang selama ini masih belum maksimal pengelolaannya” tutur Riyadh Rosyadi anggota komisi E yang juga sebagai anggota badan anggaran DPRD Jatim.

Beliau menambahkan bahwa potensi pendanaan yang bersumber dari CSR tidak bisa dianggap remeh. Berdasarkan kalkulasi dan pendataan, potensinya setara dengan APBD Jatim.

“Saat ini, komisi E tengah menggodok Raperda CSR perusahaan. Nantinya masing-masing perusahaan memiliki kewajiban untuk mendermakan 2% dari keuntungan bersihnya sebagai bentuk tanggung Jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang. Sebagai tindak lanjut dari program itu, pemerintah akan membantu dalam hal pemerataan sehingga dana yang terkumpul dapat terserap secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Harapan besar kita, raperda bisa segera selesai. Saat ini, pembahasannya sudah mencapai 80-90%-an,” ujarnya.

Politikus asal FPKS ini juga menambahkan bahwa realisasi raperda ini akan berdampak baik dalam mendukung pencapaian prosentase anggaran pendidikan 20% sesuai amanat undang-undang. Selain itu, alternatif lain yang coba ditawarkan oleh beliau salah satunya dengan menggandeng NGO/LSM yang peduli di pendidikan.

“Daerah yang sudah menerapkan ini salah satunya Salatiga. Di sana, sudah ada yang namanya kampung pendidikan. Saya sangat mengapresiasi usaha pemerintah daerah sana yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk peningkatan kualitas pendidikan. Ke depan, hal-hal seperti ini, harus mampu dikembangkan juga di Jawa Timur. Jawa Timur memiliki potensi besar untuk bisa menyamai atau bahkan lebih dari daerah lain dalam hal kualitas pendidikan.”

Secara khusus, Riyadh Rosyadi menyampaikan harapan besarnya pada generasi muda khususnya para mahasiswa untuk memberikan kontribusi secara nyata untuk peningkatan kualitas pendidikan secara khusus dan pemberdayaan masyarakat secara umumnya.

“Kita sudah punya Pemuda Pelopor yang merupakan program pemerintah untuk memberikan fasilitas baik secara finansial dan pembekalan skill kepada lulusan perguruan tinggi yang siap kembali ke desanya. Kalau dulu, pada zaman Pak Basofi Soedirman itu, ada program Kembali ke Desa. Konsepnya kurang lebih sama seperti itu. Ini memberikan peluang sebesar-besarnya kepada lulusan perguruan tinggi yang mau kembali ke daerah dan komitmen membangun daerahnya. Dan saya optimis kualitas pendidikan kita akan baik jika mendapat dukungan dari semua elemen, baik pemerintah melalui program dan pengadaan anggaran mencapai 20%, didukung perusahaan dengan CSRnya, dan output perguruan tinggi yang siap diberdayakan,” ujarnya menutup perbincangan.

(Riyadh Rosyadi adalah Anggota Komisi E dan anggota FPKS DPRD Jawa Timur. Website: www.rosyadi.com)

Dipublikasi ulang oleh Admin DPD PKS Sidoarjo

Konten lainnya: