W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Belanja Pegawai Separo APBD

Aditya NindyatmanDalam studi analisis politik anggaran disebutkan, pada prinsipnya anggaran (baca: APBD) adalah uang rakyatyang pengalokasiannya harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Prinsip tersebut seharusnya menjadi komitmen politik bersama yang dimunculkan dalam proses pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sidoarjo 2011 ini.

Memasuki 2011, untuk kali kedelapan sejak pertama pada 2003, pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tirnur, tak terkecuali Kabupaten Sidoarjo, telah menerapkan format baru dalam sistem keuangannya, yaitu anggaran yang berbasis kinerja (performance based budgeting). Sebuah sistem baru yang secara resmi diatur dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 dan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Performance based budgeting atau yang lebih populer dengan istilah anggaran berbasis kinerja, setidaknya di awal perumusannya, dicita-citakan sebagai sebuah solusi untuk menjawab permasalahan perumusan dan pengelolaan anggaran yang selama ini penuh dengan dimensi ketidakadilan dan praktik penyimpangan.

Pada tahun keenam ini, seharusnya, proses penyusunan APBD di Kabupaten Sidoarjo mengalami kemajuan yang lebih baik. Kemajuan yang dimaksud adalah bagaimana seharusnya pemerintahan daerah (pemkab dan DPRD) membuka ruang publik untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas kebijakan publik khususnya tentang anggaran. Sebab, jika ditinjau dari sisi pendapatan, sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 70 persen diperoleh dari pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya yang sah, yang merupakan beban langsung warga Sidoarjo. Hal itu berarti peran masyarakat, secara langsung dan nyata dalam RAPBD, sangat besar. Karena itu, proporsi anggaran untuk kebutuhan warga Sidoarjo seharusnya lebih besar.

Catatan Kritis

Dalam pembahasan draf APBD 2011, pendapatan 2011 diproyeksikan sebesar Rp 1,518 triliun. Sedangkan belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp 1,604 triliun. Sehingga ada defisit sekitar Rp 85,850 miliar. Kontribusi masyarakat Sidoarjo terhadap APBD melalui pajak sangat besar, yakni mencapai Rp 389,4 miliar atau 70 persen dari total PAD. Namun, anggaran yang benar-benar dinikmati masyarakat melalui alokasi belanja pembangunan sangat minim.

Dalam kebijakan pembangunan 2011, Pemkab Sidoarjo menempatkan prioritas pada bidang pendidikan dan kesehatan. Namun, dilihat dari alokasi anggarannya, dua bidang tersebut mendapatkan alokasi anggaran sangat minim. Dalam RAPBD 2011, dua bidang itu hanya mendapatkan alokasi anggaran masing-masing Rp 596,144 miliar dan Rp 235,689 miliar atau sekitar 39 persen dan 14,7 persen.

Dari alokasi anggaran dua bidang tersebut, di dalamnya masih terdapat alokasi anggaran belanja tidak langsung yang “identik” dengan belanja rutin pegawai. Sebagai contoh, dalam alokasi anggaran pendidikan, ada alokasi belanja tidak langsung senilai Rp 494,2 miliar atau 83 persen dari total anggaran. Sedangkan yang terserap untuk belanja langsung yang “identik” dengan belanja pembangunan untuk kepentingan masyarakat hanya 17 persen atau Rp 10,8 miliar. Apalagi, alokasi anggaran untuk dua bidang ini sangat timpang. Seharusnya, untuk dua bidang yang sangat penting dan menyangkut hajat hidup orang banyak tersebut, alokasi anggarannya sama (kesehatan dan pendidikan bagaikan setali tiga uang, tak dapat dipisahkan dan dibedakan).

Sedangkan dilihat dari sisi belanja, pos belanja pegawai mendapatkan alokasi anggaran yang paling besar di antara alokasi belanja daerah yang lain, yakni mencapai Rp 763,5 miliar. APBD 2011 sangat dibebani besarnya belanja daerah untuk membiayai sekian banyak pegawai di lingkungan Pemkab Sidoarjo. Artinya, APBD 2011 Sidoarjo lebih berpihak kepada kepentingan birokrasi daripada kepentingan masyarakat. Sedangkan untuk belanja modal, terutama terkait dengan pembangunan di poin belanja langsung, alokasi anggaran hanya sekitar Rp 224,6 miliar. Bahkan, alokasi belanja pegawai ternyata juga muncul di poin belanja langsung, yakni sebesar Rp 81,050 miliar.

Jika digabungkan antara belanja pegawai yang ada di elemen belanja langsung dan tidak langsung, akan didapatkan angka sebesar Rp 844,5 miliar atau 70 persen. Ini berarti hampir separo APBD 2011 Kabupaten Sidoarjo dinikmati aparatur birokasi.

Secara umum, ini menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi anggaran 2011 terserap untuk kepentingan elite daerah, terutama aparatur birokrasi, sedangkan warga Sidoarjo hanya mendapatkan “tetesannya.” Jika dihitung dengan persentase, alokasi anggaran untuk belanja aparatur mencapai sekitar 70 persen, sedangkan untuk kepentingan warga Sidoarjo hanya sekitar 30 persen. Dengan kata lain, postur RAPBD Sidoarjo 2011 ini sangat timpang dan tidak berpihak kepada kepentingan warga.

Semua pihak, terutama eksekutif sebagai pembuat utama anggaran daerah, diharapkan lebih jujur, transparan, dan akuntabel serta proporsional dalam membuat dan menyusun RAPBD 2010. Terutama terkait dengan masalah program dan kegiatan yang disusun beserta alokasi anggarannya yang lebih rasional, proporsional, dan realistis. Semangat dan komitmen yang harus dibangun adalah bagaimana RAPBD 2011 mampu memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Sidoarjo.

Oleh Aditya Nindyatman
Anggota DPRD Kab Sidoarjo dari PKS

Sumber: Metropolis Jawa Pos hal. 42, 10/01/11

Dipublikasi ulang Admin DPD PKS Sidoarjo

Konten lainnya: