W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

BKP Menjadi Tulang Punggung Partai

Ada yang berbeda dengan kepengurusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di tingkat pusat. Jika pada periode yang lalu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Fraksi PKS DPR Rl) berada “terpisah” dengan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS. Sejak kepengurusan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, Fraksi PKS langsung berada di dalam komando langsung Presiden.

“Fraksi PKS DPR Rl bukan lagi menjadi ujung tombak, tapi lebih dari itu, Fraksi PKS adalah tuiang punggung dart perjuangan partai di parlemen,” kata Presiden Luthfi Hasan di sebuah kesempatan.

Hal tersebut kemudian di aktualisasikan dengan masuknya Fraksi PKS dalam struktur DPP dengan nama Bidang Kebijakan Publik atau BKP. Dengan demikian, Ketua Fraksi PKS di DPR RI adalah juga Ketua DPP BKP yang dijabat oleh Mustafa Kamal. Sementara Sekretaris Fraksi dijabat oleh Abdul Hakim yang juga merupakan Sekretaris BKP.

Keputusan ini tentulah bukan tanpa maksud. Sebagaimana dijelaskan oleh Presiden PKS, keberadaan Bidang Kebijakan Publik (BKP) di lembaga negara sekelas DPR berperan dalam menyelaraskan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Fraksi PKS di DPR. BKP juga diminta mengawal tiga fungsi parlemen yaitu legislasi, pengawasan, dan anggaran.

“Di bidang legislasi, harus ada kader PKS yang bisa mengkorelasikan desain politik masa depan dengan desain kehidupan sosial yang diinginkan masyarakat Dengan begitu, kita memiliki jati dirt dan karakteristik bangsa yang kuat,” ujar Luthfi Hasan. Dengan demikian, ia berharap orang Indonesia merasa bangga sebagai warga negara Indonesia.

Terkait dengan fungsi pengawasan, Luthfi Hasan yang juga anggota DPR di Komisi I ini menegaskan bahwa PKS tidak memungkiri perundang-undangan di Indonesia belum terlalu komprehensif mencakup berbagai aspek kehidupan. Masih ada celah-celah yang bisa dimainkan oleh mereka yang memiliki niat buruk.

“Anggota Fraksi PKS di Senayan tidak hanya cukup untuk mengamati kebocoran, mengawasi jalannya pemerintahan, dan mengawasi penegakkan Undang-Undang. Fraksi PKS yang juga BKP harus memiliki formula legislasi yang dapat mengantisipasi kehidupan yang akan datang, atau legislasi antisipatif,” paparnya.

Mengenai anggaran, anggota Fraksi PKS harus memastikan adanya kegunaan anggaran. Dalam hat ini, terkait dengan kebijakan anggaran, yang membesarkan perhatian pada sisi-sisi yang menjadi pilar utama social yaitu social building, political building dan national building, sesuai dengan renstra PKS.

Kegunaan anggaran negara juga harus memperhatikan aspek kebutuhan masyarakat. Tak dapat dipungkiri bahwa ada semacam apatisme dalam sikap masyarakat, yang seolah tak memiliki harapan kepada partai politik, dlkarenakan permasalahan anggaran.

“Beberapa hasil survey menyampaikan, adanya ketidakpuasan publik kepada partai politik adalah pada penggunaan anggaran yang tidak pro-rakyat. Tentu ini harus menjadi perhatian dan alat perjuangan kita,” tandas Presiden PKS di ruang kerjanya di Markas Dakwah atau Kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang No. 82 Jakarta.

Bekerja untuk Indonesia

Terkait dengan slogan PKS yakni Bekerja Untuk Indonesia, Luthfi menyatakan bahwa slogan tersebut dimaksudkan bahwa kerja-kerja kepartaian dan politik senantiasa untuk negeri atau untuk Bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa kerja PKS bukanlah untuk kelompok tertentu dan parpol masing-masing. Para pejabat publik, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif harus bekerja untuk rakyat bukan untuk kalangan mereka sendiri.

“Jadi kita ingin memastikan, kalau sudah dlorbitkan, berarti mereka sudah milik publik, bukan milik partai lagi. Dengan demikian, tingkat kepercayaan publik kepada partai juga bisa meningkat. PKS akan berupaya di garda terdepan untuk mendapat kepercayaan publik atas kinerja partai,” ujar Luthfi Hasan.

Presiden PKS ke-4 ini berharap sebagai bagian dari struktur DPP PKS, apalagi BKP, adalah bidang yang menangani urusan publik. Fraksi PKS bisa mewakili visi dan misi PKS di hadapan masyarakat. Terlebih lagi untuk kinerja yang terkait dengan dunia politik, Fraksi PKS atau BKP merupaka wajah partai politik di parlemen. Untuk itu, Presiden PKS berpesan agar Fraksi PKS bisa seutuhnya menyampaikan apa yang menjadi perhatian PKS di wajah parlemen.

Luthfi Hasan juga menyampaikan harapannya agar seluruh Anggota Fraksi PKS mengoptimalkan interaksinya dengan kader, simpatisan dan masyarakat umum. Luthfi menjelaskan, memang betul sebagai anggota DPR adalah keistimewaan tersendlri di
depan media atau wartawan. Anggota DPR adalah narasumber tersendiri bagi media. Namun demikian, tidak semua pernyataan anggota DPR bisa dikutip seluruhnya. Bahkan ada anggota DPR yang tidak pernah muncul di media.

“Karena keterbatasan space media cetak, anggota dewan harus mengoptimalkan seluruh peluang untuk berinteraksi langsung dengan kader, konstituen serta masyarakat dalam kunjungan-kunjungannya. Jadi, supaya jangan hanya mencukupkan diri dengan media, tapi turun juga ke lapangan. Berinteraksi dengan masyarakat, beraudiensi secara interaktif, menyampaikan seluruh apa yang sudah menjadi agenda, dan menampung harapan masyarakat. Tidak ada hart-hari tosong,” tegasnya.

Kohesif dan Membangun Konsensus

Dinamika politik yang sangat cepat mengakibatkan banyak yang tidak bisa dijelaskan secara rigid. Proses politik pada tugas kedewanan kadang kala tidak bisa menunggu pertimbangan yang banyak memakan waktu. Keputusan terkadang harus dlambil saat itu juga. Sebagai partai yang kian hari kapasitasnya kian besar, hal ini menjadi kesulitan tersendiri. Kesulitan terutama ketika partai harus menjelaskan sikap internal terhadap kasus-kasus besar, seperti misalnya kasus Century. Oleh karenanya, menurut Luthfi, dalam dialog-dialog politik, kader PKS harus memiliki daya kohesitas. Yang dimaksud presiden adalah kemampuan untuk merangkum berbagai sudut pandang terhadap sebuah masalah yang ada, kemudian menemukan formula yang tepat untuk isu tersebut.

Presiden PKS menyakini masih banyak pihak yang menggantungkan harapannya pada partai dakwah ini. Sebaliknya, ia juga meyaklnkan bahwa para kader PKS di parlemen bisa taat asas dalam membangun konsensus bersama untuk kepentingan nasional.

Luthfi kembali menekankan bahwa ketaatan PKS pada asas dalam membangun konsensus sudah final. “Tidak ada satu pun di antara kita yang mengabaikan aspirasi dari komponen lain yang juga memiliki eksistensi yang riil di parlemen.”

Luthfi Hasan Ishaaq menutup perbincangan dengan mengingatkan bahwa kepiawaian dalam mengakomodasi dan memformulasikan ide itulah yang diperlukan para politisi dl negeri ini.

Dipublikasi ulang oleh Admin DPD PKS Sidoarjo