W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Dewan Siap Awasi Pembelian Tanah Sekolahan

Aditya NindyatmanUsulan APBD 2011 Sidoarjo untuk belanja tanah Rp58 miliar berjalan mulus. Evaluasi dan verifikasi APBD oleh Pemprov Jatim soal belanja tanah sudah selesai. Kini tinggal dijalankan sesuai ketentuan hukum yakni melibatkan P2T (Panitia Pembebasan Tanah), tim apraisal serta harus ada FS (feasibility study).

Anggota DPRD Sidoarjo Aditya Nindiatman sudah menilai hasil evaluasi Pemprov soal APBD 2011 sudah selesai dan selanjutnya dijalankan. Dengan adanya FS, nanti akan bisa diketahui kelayakan lahan yang dibutuhkan, berapa luasan tanahnya, Amdal dan sebagainya sehingga arah untuk menentukan lokasi sudah sesuai aturan. Kewenangan untuk membelanjakan anggaran ini dimiliki Pemkab. Pihak legislatif hanya mengawal saja proses belanjanya.

Sebelumnya, anggaran belanja tanah digunakan untuk membeli tanah sebesar Rp25 miliar yang nantinya akan digunakan membangun gedung serbaguna, belanja tanah Rp18 miliar untuk membangun SMK Waru dan Rp10 miliar untuk belanja tanah yang akan dibangun SMK Prambon dengan total anggaran Rp58 miliar.

Siapa pemilik tanah yang akan dibeli? Aditya, dengan tertawa mengembalikan pertanyaan kepada wartawan. “Wah, kalau soal itu wartawan lebih tahu dari saya,” katanya. Aditya mengingatkan, lahan untuk membeli tanah harus strategis.

Bagaimana persepsi strategis itu? Apakah yang dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten, atau masih di dalam kecamatan kota. Persepsi soal lahan yang disebut strategis itu diserahkan penafsirannya kepada Pemkab.

“Persepsi itu menjadi domain eksekutif,” terangnya.

Pejabat eselon II menyatakan belum dibentuk panitianya sampai sekarang. “APBD-nya baru disahkan. Saya belum bisa menjelaskan karena memang belum dibentuk,” katanya.

Jangankan P2T-nya, untuk SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yang menangani belanja tanah itu belum jelas. Tadinya belanja gedung serbaguna melalui Dinas PU Cipta Karya (CK), namun kandas setelah CK ternyata tidak berhubungan dengan urusan belanjan tanah, melainkan pada fisik.

Pihak CK saat itu sempat menanyakan, gedung serbaguna dibangun di mana. Ternyata tanahnya belum ada. Tentu saja, CK menolak karena pekerjaannya berhubungan dengan pekerjaan fisik, bukan pada masalah belanja tanah. Soal belanja tanah pernah dilempar di Dinas Pariwisata dan Olahraga tetapi juga ditolak.

Akhirnya pilihan SKPD-nya jatuh pada Dinas Pendapatan Daerah, sebagaimana pernah dilakukan tahun 2007 pada belanja tanah untuk pembangunan sekolah SMUN II di Lingkar Barat Kota Sidoarjo. Setelah tanahnya dibebaskan, yang menangani pembangunannya selanjutnya adalah CK.

Untuk belanja tanah untuk SMK Prambon dan Waru, kemungkinan SKPD-nya ditangani Dinas Pendidikan.

Saat ditanya masalah ini, Asisten I Pemkab, Hisyam Rosidi SH menyatakan belum tahu.

“Saya belum ditugaskan, nanti saja kalau sudah selesai baru bisa dijelaskan,” pintanya. [hds]

Sumber: Bhirawa, 19/01/11

Dipublikasi ulang oleh Admin DPD PKS Sidoarjo dengan sedikit perubahan tanpa merubah arti.

Konten lainnya: