W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Dua Raperda Hilang Dari Pergub

Dewan Indikasikan Ada Pemainan

Dewan mengindikasikan ada permainan dengan gagalnya Raperda Penentuan Rendiman Tebu masuk dalam Prolegda yang telah disahkan Gubernur Jatim lewat Pergub tanggal 12 Januari 2011. Padahal, raperda tersebut mendesak untuk dijadikan perda sebagai upaya melindungi petani tebu dari tindakan permainan harga yang dilakukan oleh pabrik gula.

Ketua Badan Legislatif (Banleg) Achmad Jabir mengaku sangat terkejut saat melihat ada dua Raperda yang hilang dari 32 Raperda yang diusulkan oleh Pemprov Jatim dan DPRD Jatim. Dua raperda yang hilang tersebut adalah raperda tentang penentuan rendimen tebu dan raperda tentang rencana penanaman modal provinsi. Padahal raperda penentuan rendimen tebu merupakan persoalan yang serlus dan segera disikapi oleh pemerintah. Pasalnya, raperda tersebut nantinya akan melindung para petani dari sikap ’arogansi’ pabrik gula. Ini karena untuk menentukan harga tebu di pasaran, para petani bergantung pada nilai rendimen yang ditentukan sepihak oleh pabrik gula. Sementara petani tebu bisanya hanya pasrah dengan kondisi tersebut.

“Kalau ini, sudah saatnya pemerintah memberlkan perhatian khusus, ” tegas politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Kamis (10/2).

Terkait adanya indikasi permainan, menurut Jabir tampak saat Banleg mengundang Bagian Hukum untuk diklarifikasi terkait hilangnya raperda tersebut. Ternyata Biro Hukum mengaku tidak tahu menahu.

Sebaliknya, Bagian Hukum mengarahkan jika raperda tersebut usulannya datang dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perkebunan sebagai leading sektor. Begitupula kalau dihapus, hal itu merupakan kewenangan dari SKPD tersebut.

Yang mengejutkan, lanjut alumnus Institut Tekhnologi 10 Nopermber (ITS) Surabaya ini, ketika pihaknya melakukan cross chek ke Dinas Perkebunan, ternyata mereka mengaku tak tahu-menahu dengan raperda tersebut.

“Sekarang yang menjadi pertanyaan, siapakah yang menghilangkon raperda tersebut dari daftar Prolegda untuk disahkan oleh gubernur. Padahal, usulan Banleg yang ke gubernur kedua raperda tersebut ada, “lanjut Jabir yang juga mantan Ketua Komisi E DPRD Surabaya ini bertanya-tanya.

Bagaimana jika Pemprov Jatim tetap tidak mengusulkan reperda tersebut?. Menurut Jabir, dewan akan tetap berupaya dan mendorong agar raperda tersebut tetap disahkan menjadi perda. Di antaranya lewat raperda inisiatif dewan.

“Yang pasti kami dari seluruh fraksi dan komisi di DPRD Jatim sepakat merealisasikan raperda tersebut menjadi perda, “tegasnya.

Sumber: Bhirawa, 10/02/11

(Achmad Jabir, S.T., M.T. adalah anggota Komisi A dan anggota FPKS DPRD Jawa Timur)

Dipublikasi ulang oleh Admin DPD PKS Sidoarjo

Konten lainnya: