W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Gubernur: Warga Harus Dilibatkan

Wakil 45 RT Minta Difasilitasi ke Jakarta

Aditya NindyatmanProblem kemacetan di Jalan Raya Porong yangmenahun diharapkan teratasi pada September mendatang. Harapan itu muncul setelah Pemprov Jatim mempercepat pembangunan jalan arteri Porong yang terletak di sebelah barat arter Porong lama.

Menurut Gubernur Jatim Soekarwo, saat ini, pihaknya sudah melakukan pembangunan fisik. “Sudah mulai dicor dan diplester sejak akhir Februari,” ucap orang nomor satu di jajaran pemerintahan Jawa Timur tersebut. Targetnya, pada awal September, sudah bisa dioperasikan dan digunakan.

Menurut dia, target pembangunan diharapkan selesai enam bulan. “Jadi hltung-hitungannya, akhir Agustus sudah bisa selesai,” tambahnya. Dengan perhitungan molor selama seminggu, awal September, pembangunannya sudah kelar.

Hanya Soekarwo mengatakan memang masih ada masalah dengan pembebasan lahan seluas 17 ribu meter persegi. Menurut dia, masyarakat kini sudah pintar. “Yang awalnya sawah, sudah diuruk. Jadi seperti sudah menjadi lahan (kering, Red). Pintarnya agak kebablasan,” tambahnya kemudian terkekeh.

Namun, Soekarwo mengatakan, tim appraisal sudah mendatanya sebagai sawah. Jadi, harga ganti rugi yang disiapkan adalah ganti rugi sawah. “Tidak bisa diakali begitu saja. Apalagi, ini untuk kepentingan umum yang lebih besar,” ucap pria kelahiran Madiun tersebut

Soekarwo mengatakan segera mengambil langkah konsinyasi. “Saya sudah bertemu dengan Pak Saiful (Bupati Sidoarjo) untuk segera melakukan konsinyasi. Target pembangunan harus dikejar,” ucapnya. Meski mengambil langkah konsinyasi, langkah persuasif tetap terus dilakukan.

Dalam pertemuan dengan Saiful Ilah itu, Soekarwo juga membahas mengenai masalah eksplorasi rninyak di Desa Kalidawir, Tanggulangin. Meski sudah mengantongi izin dari BP Migas, Soekarwo meminta masyarakat juga dilibatkan.

“Tidak bisa masyarakat setempat ditinggal begitu saja. Bagaimanapun, harus ada pembicaraan dengan masyarakat. Ini sudah amanah UUD 1945,” tegas mantan Sekdaprov dan Kadispenda Jatim tersebut. Bahkan, Soekarwo mengatakan bupati Sidoarjo bisa menghentikan eksplorasi tersebut bila masyarakat menolaknya.

“Harus duduk bersama, dibicarakan dulu apa yang jadi masalah. Masalah mengebor tak boleh hanya berbekal izin. Tapi, juga harus dipikirkan amdalnya baik lingkungan maupun sosialnya,” tuturnya.

Apakah itu juga merupakan barganining position kepada Lapindo untuk segera membayar kekurangan ganti rugi terhadap penduduk yang tinggal di kawasan peta terdampak? Soekarwo menolaknya. “Tida adabarganining position. Sebab, semuanya sudah jelas. Apalagi, Lapindo klni mulai membaik, bisa dilihat dari posisi di IHSG (indeks harga saham gabungan),” tegasnya.

Semetaraitu, puluhan korban lumpurkemarin (11/3) datang ke DPRD Sidoarjo. Mereka adalah warga 45 RT yang masuk dalam area tidak layak huni. Mereka ingin bertemu dengan pansus lumpur. Tujuannya: warga minta difasilitasi ke Jakarta untuk mempertanyakan naslb mereka yang kian tidak jelas.

“Kami ingin difasilitasi ke Jakarta agar ada kejelasan dengan nasib kami,” ujar Adib Rosadi, salah seorang wakil warga dari Besuki Timur.

Adib mengungkapkan bahwa warga di desa-desa yang termasuk wilayah tidak layak huni itu sudah lama menderita. Tidak hanya kekurangan air bersih, warga juga setiap hari harus menghirup gas yang keluar dari bubble di desa-desa mereka.

Antrean jeriken untuk mendapatkan air bersih sudah menjadi pemandangan sehari-hari di 45 RT itu. Selain air bersih, warga di 45 RT tersebut tidak mendapatkan bantuan apa pun.

Menanggapi hal itu, Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo M. Zainul Lutfi mengungkapkan bahwa wajar warga resah. Sebab, pemprov melalui tim independen sudah menetapkan 45 RT tersebut sebagai wilayah yang tidak layak huni. “Karena tidak layak huni, seharusnya daerah ini tidak ditinggali lagi,” ungkapnya. Namun, sampai detik ini, belum ada keputusan lain, baik dari pemprov maupun pemerintah pusat setelah penetapan wilayah tidak layak huni tersebut.

Di sisi lain, Wakil Ketua Pansus Lumpur Mundzir Dwi Ilmiawan menyatakan pihaknya akan mengirimkan surat ke pemprov Jatim terlebih dahulu. Pasalnya, merekalah yangmengeluarkan rekomendasi wilayah tidak layak huni itu. Seharusnya, pemprov juga bertanggung jawab untuk memperjuangkan nasib warga. “Jika memang harus ke Jakarta, kami usahakan untuk memfasilitasi. Jika warga ke sana sendirian, kasihan. Mereka tidak tahu harus ketemu siapa,” katanya.

Sementara itu, anggota Pansus Lumpur Aditya Nindyatman beranggapan bahwa pemerintah pusat sudah melupakan nasib korban lumpur. Bukan hanya warga 45 RT, melainkan seluruh korban lumpur.

Salah satunya adalah korban yang masuk dalam Perpres 14 Tahun 2007. Skema pembayaran dalam perpres itu adalah dibayar 20 persen dulu, setelah itu 80 persen. Namun kenyataannya, PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) melanggar perpres tersebut. Mereka membayar sisa 80 persen dengan cara dicicil. Selain itu, banyak pembayaran yang tidak jelas. Sayang, pemerintah pusat tidak bertindak sama sekali.

“Begitu juga penanganan dampak sosial korban lumpur,” ujar politikus PKS itu. “Sepertinya pemerintah pusat malah secara halus menyerahkan masalah ini kepada pemkab,” tambah Aditya.

Padahal, pemerintah melalui BPLS sudah menganggarkan Rp l,2 triliun yangsebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan warga sekitar. Apalagi sejauh ini BPLS terkesan lambat. Anggaran 2010 saja hanya terserap sebagian kecil. (ano/sha/c7/c6/ib)

Sumber: Jawa Pos, 12/03/11

Dipublikasi ulang oleh Admin DPD PKS Sidoarjo

Konten lainnya: