W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Koalisi dengan Partai Korup

Diasuh oleh Ustadz Musyaffa A. Rahim, Lc.

Assalamu’alaikum wr. wb.

Ustadz Musyaffa yang saya hormati. Saya salah seorang yang alhamdulillah masih aktif dalam partai dakwah ini. Ada beberapa hal yang mengganjal saya berkenaan dengan kerjasama antar partai.

Seperti yang kita pahami bahwa partai dakwah ini memperjuangkan al-haq. Inilah yang membedakan kita dengan yang lain. Tapi, bagaimana jika terjadi koalisi antara kita dengan partai yang dikenal korup dan azasnya sama sekali bukan Islam. Apa mungkin hal itu terjadi dalam kacamata dakwah. Bukankah hal itu akan mencederai citra dakwah kita? Kalau pun mungkin, sebatas mana?

Atas jawaban Ustadz saya ucapkan jazakallah khairan.

Abdul Hamid, Depok.

—–

Saudara Abdul Hamid di Depok dan juga pembaca majalah SAKSI lainnya di mana pun berada.

Assalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Masalah yang antum kemukakan termasuk yang sulit untuk saya jawab. Terus terang saja, sampai beberapa kali majalah ini keluar, jawaban atas masalah, ini belum saya tulis, sebab saya masih berusaha membaca bahan dari sana-sini. Sumber kesulitannya-wahai akh Abdul Hamid di Depok dan juga pembaca budiman semuanya di mana pun berada-menurut saya wallahu a’lam-adalah karena masalah yang antum kemukakan termasuk kategori siyasah syar’iyah.

Terkait dengan sulitnya masalah yang terkait dengan siyasah syar’iyah ini, Ibnu Qayyim al Jauziyah berkata, “Posisi ini adalah tempat kaki terpeleset, dan banyak pemahaman tersesat, ia adalah tempat yang sempit dan jalan terjal yang sulit, sebagian orang terjebak dalam tafrith (tidak mempergunakannya) … dan sebagian lagi terjebak dalam ifrath (terlalu luas dalam mempergunakannya)” (Ibnu Qayyim al-Jau-ziyah, Ath-Thuruq Alhukmiyah fi As-Siyasah Asy-Syar’iyyah).

Namun demikian, saya berupaya agar masalah yang antum kemukakan bisa kita cerna secara sederhana dan mudah dipahami. Wallahulmusta’an.

Saudara Abdul Hamid di Depok dan juga pembaca majalah SAKSI lainnya di mana pun berada.

Secara sederhana, masalah yang antum kemukakan perlu dibuatkan prolog sebagai berikut:

Pertama, syari’at dibuat adalah dalam rangka mewujudkan maslahat (kebaikan) dan menolak mafsadat (kerusakan). Hal ini berlaku untuk segala ketetapan syari’at. Dengan bahasa lain, segala macam aturan syar’i yang ada, ditetapkan dalam rangka mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat tadi. Contoh: dalam Islam ada kewajiban membayar zakat saat suatu harta tertentu telah sampai nishab dan memenuhi syarat-syaratnya.

Kewajiban ini dibuat untuk merealisasikan kemaslahatan yang disebut at-tadhamun wa at-takaful al-ijtima’i (solidaritas dan jaminan sosial).

Kedua, ada maslahat yang bersifat umum dan tidak terikat oleh waktu maupun tempat dan ada pula maslahat yang bersifat juz’i serta temporary yang terikat oleh tempat dan zaman tertentu.

Contoh maslahat temporary adalah ijtihad Umar bin Al-Khaththab ra yang pada masa pemerintahannya tidak lagi memberi jatah untuk kelompok al-muallafah qulubuhum (orang-orang yang perlu dijinakkan hatinya). Umar radhiyallahu ’anhu berpendapat bahwa saat itu daulah Islamiyah sudah sangat kuat sehingga tidak perlu lagi memperlunak pihak-pihak tertentu untuk ikut serta dalam menjaga eksistensi daulah Islam.

Ketiga, koalisi sederhananya adalah bentuk kerja sama untuk mencapai kemaslahatan tertentu.

Keempat, sebagai partai Islam (partai dakwah), koalisi harus dibangun berdasarkan asas wa ta’awanu ’alal birri wa at-taqwa wala ta’awanu ’alalistmi wa al ’udwan (Q.S. Al-Maidah: 3). Maksudnya, bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan dan bukan bekerjasama dalam dosa dan pelanggaran hak.

Kelima, terkait dengan point ketiga, terkadang (kalau tidak bisa dikatakan sering), kita dihadapkan pada dua pilihan yang dua-duanya maslahat atau dua-duanya mafsadat. Bila hal ini terjadi, maka, yang kita lakukan adalah memilih kemaslahatan yang lebih besar dari dua kemaslahatan yang ada atau memilih satu dari dua mafsadat yang lebih ringan.

Setelah kita memahami 5 prolog di atas, marilah kita kembali kepada masalah yang antum kemukakan yaitu “bagaimana jika terjadi koalisi antara kita dengan partai yang dikenal korup dan azasnya sama sekali bukan Islam. Apa mungkin hal itu terjadi dalam kacamata dakwah?”

Saudara Abdul Hamid di Depok dan juga pembaca majalah SAKSI lainnya di mana pun berada, semoga poin-poin berikut memberi kejelasan kepada kita semua. Amin

Pertama, kalau kita hendak berkoalisi, yang kita tanyakan adalah apa yang ingin kita capai dari koalisi itu, apa yang sudah kita miliki, dengan siapa kita berkoalisi, dan apa yang dia miliki, serta syarat-syarat apa untuk merealisasikan koalisi itu.

Sebagai contoh, kalau kita mau pergi ke Surabaya, di hadapan kita ada beberapa pilihan: naik pesawat udara, kapal laut, kereta, bus, travel dan s-bagainya. Kita tetapkan terlebih dahulu bahwa kita mau ke Surabaya. Apa yang kita punya?

Misalnya, uang yang hanya cukup untuk naik bus, misalnya cukup pula untuk naik bus AC. Di antara deretan nama bus AC ada satu yang harganya paling murah, tetapi pemiliknya kurang taat shalat misalnya. Ada yang pemiliknya rajin shalat, tapi kualitas busnya sangat jelek dengan harga standar. Maka kita berpikir “sampai di Surabaya dengan aman dan nyaman” bukanlah tujuan yang bersifat ideologis dalam arti tidak mengganggu keimanan dan ketakwaan. Kalau kita menjatuhkan pilihan pada bus AC milik orang yang tidak rajin shalat itu, secara syar’i tidaklah bermasalah, dan secara duniawi kita dapat untung, yaitu: murah, aman dan nyaman.

Sebagai cerita penguat, Rasulullah saw hendak hijrah ke Madinah. Jalan yang akan dilalui bukanlah jalan yang lazim dan lumrah. Tenaga penunjuk jalan yang ada, bisa diandalkan, tidak mengundang kecurigaan dan bisa dipercaya adalah seorang musyrik yang bernama Abdullah Uraiqizh. Pencapaian Madinah bukanlah hal yang secara langsung terkait dengan keimanan, maka beliau saw-pun mempergunakan tenaga musyrik ini.

Kedua, untuk itu, sebelum kita menjawab boleh atau tidak boleh terkait dengan koalisi yang antum pertanyakan, terlebih dahulu kita harus definisikan maslahat yang ingin kita realisasikan. Adakah maslahat itu terkait dengan akidah kita, keislaman kita, dakwah kita, berapa harga yang harus kita bayar untuk koalisi itu, apa yang akan kita dapatkan, dan sebagainya, baru kemudian kita bertanya, dengan siapa kita berkoalisi.

Sekedar misal, kalau saja tawaran yang ada adalah koalisi untuk memerangi kekufuran dan orang-orang kafir, secara sendirian kita tidak bisa memeranginya, mau tidak mau kita harus berkoalisi, pihak yang tersedia “hanya” kelompok yang korup, maka, secara syar’i, dalam pandangan saya-wallahu a’lam-koalisi seperti ini diperbolehkan. Sebab, koalisi dalam hal ini adalah dalam rangka mengenyahkan kekufuran yang dosanya jauh lebih besar daripada tindakan korupsi. Lain halnya, kalau koalisi itu dibangun untuk mensemarakkan korupsi.

Misal lagi, kalau saja tawaran koalisi yang ada adalah untuk memerangi kebodohan, kemiskinan, penyakit, komunisme, dekadensi moral dan semacamnya, pihak yang ada adalah orang-orang kafir yang berasas kufur, dalam hal ini, menurut saya-wallahu a’lam-tidaklah diharamkan secara syar’i.

Singkatnya, koalisi dengan partai yang korup dan atau dengan partai yang sama sekali tidak berasas Islam bisa saja terjadi dengan syarat hal itu untuk merealisasikan maslahat yang lebih besar atau untuk menolak mafsadat yang lebih besar pula.

Syarat lainnya adalah koalisi itu bersifat juz’i dan temporary (sementara), dalam arti sebatas lingkup maslahat juz’i tadi dan selama kemaslahatan itu masih ada. Namun, bila kemaslahatannya telah berubah, berubah pula-lah hukumnya. Wallahu a’lam.

Semoga Allah Allah subhanahu wa ta’ala senantiasa membimbing kita semua untuk tetap istiqamah meniti jalan-Nya. Amin.

Sumber: SAKSI No. 16 Tahun VI 9 Juni 2004

Dipublikasi ulang Admin DPD PKS Sidoarjo