W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Lemahnya Tanggung Jawab Negara

Setahun Semburan Lumpur Lapindo, 29 Mei 2007
Lemahnya Tanggung Jawab Negara
Oleh Rofi’ Munawar
Sejarawan terkenal asal Jepang, Francis Fukuyama dalam bukunya berjudul “Memperkuat Negara” (2004) mengatakan, ancaman terbesar bagi umat manusia pada awal abad 21 adalah gejala-gejala politik di mana negara sebagai institusi terpenting dalam masyarakat gagal dalam menjalankan
perannya. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi, politik, dan keamanan.

Pernyataan Fukuyama tersebut memiliki relevansinya ketika kita melihat berbagai masalah yang muncul silih berganti di indonesia sekarang ini. Salah satu persoalan yang sampai saat ini menyedot energi bangsa adalah masalah semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo. Tepat pada 29 Mei 2007, semburan lumpur Lapindo genap berusia setahun. Mes-kipun usianya masih belia, namun dampaknya luar biasanya besar. Dalam rentang waktu setahun ini, semburan lumpur Lapindo telah me-makan korban; harta benda, tanah, rumah ba-ngunan, dan tentunya manusia, terutama war-ga di sekitar semburan lumpur.

Dalam setahun ini, semburan lumpur telah merendam dan merusak sebagian infrastruktur yang menjadi sendi utama perekonomian di Jawa Timur. Seperti jalan tol Porong-Gem-pol, pipa gas pertamina, PLN, jalur kereta api, telekomunikasi jaringan air minum, dan infrastruktur lainnya. Kerugian atas rusaknya infrastruktur tersebut diklaim mencapai angka triliunan rupiah. Selain merusak bangunan fisik, yang lebih tragis lagi lumpur telah merusak mental-mental warga korban Lapindo. Mereka menjadi stres, gila, dan bahkan ada yang nekad mencoba bunuh diri akibat tekanan sosial-ekonomi yang begitu parah.

Dampak sosial-ekonomi lain yang begitu besar adalah jalur transportasi yang mengalami kelumpuhan, urat nadi ekonomi Jatim yang semakin melemah karena banyak usaha kecil dan besar gulung tikar. Dampak sosial lanjutannya; angka penganguran dan kemiskinan semakin melambung. Sudah setahun ini, masalah semburan lumpur Lapindo tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, yang terjadi jutru semburannya semakin besar dan lu-berannya semakin meluas. Lumpur panas ini merendam ribuan rumah warga, dan ratusan hektar sawah.

Kondisi warga korban semburan lumpur Lapindo pun semakin memprihatinkan. Kehidupan mereka bagaikan pengungsi dengan makan-minum, tidur, sekolah, serba ala ka-darnya. Dan yang membuat semakin memprihatinkan adalah tidak adanya kejelasan nasib mereka. Selama ini nasib mereka, baik itu yang terkait dengan ganti rugi cash and carry, mau-pun kerugian lainnya tidak ada kepastian.

Keidakjelasan dan ketidakpastian nasib dan kehidupan warga korban semburan lumpur Lapindo ini, jika ditinjau dari perspektif HAM sudah masuk dalam kategori sebuah pelanggaran. Baik itu yang dilakukan pihak perusa-haan Lapindo Brantas Inc dan juga pemerin-tah atau negara. Dalam konteks ini negara gagal dalam memberikan kehidupan yang la-yak bagi kenusiaan. Masyarakat memiliki hak untuk hidup aman dan nyaman, bebas dari rasa takut, hak untuk sehat, hak untuk mendapat-kan pendidikan yang layak, hak untuk menda-patkan kehidupan dan penghidupan yang la-yak. Namun semuanya itu sirna, akibat kecerobohan tangan-tangan manusia yang serakah mengksplorasi sumber daya alam di Sidoarjo.

GAGALNYA NEGARA
Dan juga lemahnya negara dalam melaksan-akan perannya sebagaimana yang tercantum di dalam konstitusi kita, yakni pemerintah Indonesia berkewajiban melidungi segenap bangsa Indonesia dan seluaih darah Indonesia dan memajukan kesejahteran umum, mencerdasakan kehidupan bangsa. Berlarut-larutynya persoalan lumpur Lapindo ini menunjukkan absennya peran negara dalam membeikan jaminan dan perlindungan hak-hak hidup warganya.

Negara tidak saja lemah dalam menyelesai-kan persoalan lumpur Lapindo, tapi seringkali menjadi sumber yang m’emperkeruh masalah. Salah satu contoh masalah persyarakat status tanah dan bangunan warga yang dikehendaki pihak Lapindo Brantas ‘hanya’ tanah dan bangunan yang bersertifikat. Padahal sebagian besar tanah dan bangunan warga korban ber-status pethok D atau letter C. Pemerintah dalam konteks ini juga telah gagal dalam memberikan hak-hak warga dalam mendapatkan ganti rugi. Bagaimanapun juga, warga adalah korban, dan karenanya hams diperlakukan sebagai layaknya korban.

Dalam konteks ini, pemerintah harus menunjukkan ‘jati dirinya’ sebagaimana yang disa-rankan Fukuyama, yakni memaksimalkan peran negara dalam memberikan kemanan, kenayaman dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Bagaimana negara setidaknya meminimalisir meluasnya berbagai persoalan (jika tidak mampu menghilngkan) lumpur Lapindo ini agar tidak semakin parah dan mem-perparah kondisi kehidupan masyarakat.

Dan pihak Lapindo Brantas Inc harus tetap bertanggung jawab dalam hal penanganan dan penggantian biaya sosial-ekonomi yang ditim-bulkannya. Selama ini pihak Lapindo cenderung bermain-main dengan waktu dalam memberikan kompensasi dan ganti rugi cash and carry. Ibarat pepatah mengatakan; warga korban Lapindo bagaikan sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah menjadi korban semburan lumpur Lapindo, harta benda dan usaha ekonomi hancur lebur, ditambah lagi dengan kebijakan Lapindo Brantas yang lebih banyak umbar janji, tebar pesona daripada tebar bukti.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintah pusat dan daerah di tuntut untuk mendesak dengan keras tanggung jawab pihak Lapindo Brantas Inc untuk memenuhi kewajibannya memberikan kompensasi hidup warga korban selama dalam pengungsian dan ganti rugi cash and carry sebagaimana yang sudah disepakati. Semakin molor realisasi ganti rugi, maka akan semakin menambah penderitaan warga korban. Dan jika ini terus berlarut-larut akan dapat ber-ubah menjadi kekecewaan kolektif yang ber-potensi pada konflik.

Wakil Ketua Komisi E Bidang Kesra DPRD Jatim dari PKS

(Tulisan ini dimuat di Radar Surabaya 29/05/07)