W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Pansus Nilai Pemerintah Tak Sistematis

Terkait dengan Penanganan Dampak Lumpur Lapindo

Aditya NindyatmanTidak kunjung selesainya dampak lumpur Lapindo membuat berbagai kalangan gerah. Apalagi, sejauh ini, pemerintah terlihat tenang-tenang saja. Hampir semua tindakan pemerintah yang terkait dengan luapan lumpur Lapindo terkesan reaktif, pemerintah bertindak jika ada kejadian. Tidak ada upaya pencegahan.

“Bencana ini berjalan lima tahun pada Mei nanti. Tetapi, hingga saat ini, sikap pemerintah belum jelas,” kata Anggota Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo Aditya Nindyatman.

Potitikus PKS tersebut mengung-kapkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu menunggu munculnya masalah. Tidak ada upaya pemberian informasi yang masif kepada masyarakat untuk pencegahan khususnya di area yang dekat dengan luapan. “Seharusnya, pemerintah bersikap preventif, bukan reaktif. Dengan begitu, masyarakat merasa aman karena tertangani sejak awal” ungkapnya.

Salah satu contohnya, dikeluarkannya perpres, yakni Perpres 14 Tahun I 2007, Perpres 48 Tahun 2008, dan Perpres 40 Tahun 2009. Perpres keluar setelah ada kejadian yang merugikan masyarakat. Peta terdampak bertambah menjadi tiga desa dengan didahului melubernya lumpur yang memicu demonstrasi.

Seharusnya, kata Aditya, satu perpres saja cukup untuk meng-cover seluruh permasalahan. Misalnya, satu perpres mengidentifikasikan radius berapa kilometer yang tidak layak huni. Jika kawasan di sekitar radius yang ditentukan tidak layak huni, cara penanganannya ditentukan. Pemerintah tidak perlu menunggu masyarakat terkatung-katung. “Yang terjadi saat ini, pemerintah membiarkan masyarakat sekitar mengantisipasi sendiri masalah mereka,” ungkap Aditya.

Salah satu contoh yang merugikan masyarakat, kata Aditya, tidak kunjung turunnya perpres untuk 45 RT yang dinyatakan tidak layak huni. Padahal, hasil kajian tim independen yang ditunjuk Pemprov Jatim sudah keluar. Masyarakat dipaksa menunggu tanpa kepastian.

Nasib warga di perpres lainnya serupa. Pembayaran ganti rugi tidak sesuai dengan Perpres 14 Tahun 2007. Tetapi, tidak ada tindakan dari pemerintah. Penentuan korban lumpur di Perpres 40 tahun 2009 masih simpang siur. Ketidaktegasan pemerintah tersebut akhirnya dimanfaatkan pihak-pihak tertentu. Akibatnya, beban masyarakat bertambah.

Akibatnya, masyarakat tidak puas terhadap pemerintah. Umbul kesan bahwa pemerintah pusat tidak serius dan tidak fokus dalam penanganan lumpur Lapindo. “Sampai kapan masyarakat diombang-ambingkan dalam masalah yang tidak pasti?” katanya.

Aditya meminta pemerintah dan Lapindo segera melakukan kewajiban masing-masing agar tidak memberatkan masyarakat. Wacana tersebut akan dibawa ke Jakarta saat pansus melakukan konsultasi.

Pasus Lumpur DPRD Sidoarjo baru disahkan awal bulan lalu. Mereka membuka pintu lebar-lebar kepada warga korban lumpur yang lumpur yang ingin megadukan permasalahan yang dihadapi. (sha/cl2/ib)

Sumber: Jawa Pos, 14/03/11

Dipublikasi ulang oleh Admin DPD PKS Sidoarjo

Konten lainnya: