W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Pengelolaan Aset Jawa Timur

Oleh : Ir. Yusuf Rohana
Anggota Komisi C dan Ketua FPKS DPRD Jawa Timur

Jawa Timur adalah Provinsi yang sangat besar dengan potensi yang melimpah. Tak perlu ditanyakan lagi banyaknya sumber daya alam, kemampuan sumber daya manusia, serta aspek penunjang lainnya. Provinsi ini pun memiliki catatan sejarah yang panjang sejak berdirinya Republik Indonesia. Besarnya potensi dan penjangnya catatan sejarah Jatim tentunya menginggalkan banyak aset yang dapat menunjang pendapatan daerah. Akan tetapi, terdapat suatu ironi terkait aset Jatim.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki aset yang dibukukan dalam neraca 2010 sebesar 24,7 triliun rupiah. Angka ini masih di bawah nilai aset yang dimiliki oleh sebuah produsen rokok di Jatim. Juga d ibawah nilai kekayaan seorang trilyuner yang dilansir oleh majalah Forbes pekan lalu.

Ada dua pertanyaan yang tersimpan di balik masalah aset jawa timur ini. Pertama, benarkah aset jatim hanya sebesar itu? Kedua, bagaimana penanganan aset selama ini?

Dari pengawasan yang dilakukan oleh FPKS, terdapat data-data yang meragukan validitas data yang ada. Di antaranya, ditemukan nilai aset sebuah rumah dinas milik dinas pertanian yang berlokasi di Jatim dengan nilai hanya 600 ribu rupiah. Meskipun data luasannya hanya kecil, namun nilai 600 ribu rupiah sangatlah janggal. Di sisi lain, terdapat data sebuah musholla milik dinas perindustrian dan perdagangan yang nilainya 2.7 miliar rupiah.

Dari pengelolaan aset yang ada, pada tahun lalu pemerintah Provinsi Jatim hanya mendapat pemasukan dana sekitar 56 M. Sangat tidak pantas dibandingkan nilai total aset yang dimiliki. Hal ini menyiratkan bahwa masih banyak permasalahan seputar manajemen aset yang perlu ditingkatkan. Masih banyak aset propinsi yang tidak jelas legalitasnya. Banyak pula yang legalitasnya tidak ada masalah, namun ditempati pihak lain.

Salah satu contohnya adalah tanah di Madiun yang kemudian digunakan untuk Gedung Graha Bakti Praja Kota Madiun. Keberadaan aset itu diungkit Pemprov dan DPRD Jawa Timur. Hari kamis tanggal 3 Maret lalu komisi C melakukan sidak ke lokasi tersebut. Pemprov dan Dewan kompak mendesak Pemkot Madiun memberi kejelasan status. Apakah akan sewa, dibeli, atau ruislag (tukar guling)?

Aset tanah pemprov yang dipakai untuk gedung Graha Bhakti Praja luasnya 2.119 meter persegi. Sertifikat kepemilikan pemprov atas tanah ini masih ada. Hanya saja, tanah ini dipinjam pakai oleh pemkot. Tapi masalahnya, peruntukannnya berbeda dengan apa yang disampaikan saat pengajuan dan pemakaian. Pengajuan pertama dilakukan pemkot tahun 1991 untuk kantor Dinas Pendapatan Kota Madiun. Selanjutnya, diperbarui 1994. Pada tahun 1995, pemkot kembali mengajukan izin merenovasi bangunan untuk kantor Dinas Pendapatan Kota Madiun. Penggunaan yang berorientasi kepada kepentingan umum membuat Pemprov memberikan izin. Akan tetapi, ketika aset ini digunakan untuk kegiatan yang bersifat komersil, seharusnya ada perjanjian yang jelas tentang tanah tersebut, mengingat Pemprov harus mempertanggungjawabkan seluruh aset yang dimiliki.

Pada Juli 2010, Gubernur sudah menyurati Pemkot. Surat sudah direspons dan dibalas. Tapi, hingga awal Maret 2011, masalah aset itu belum beres. Terdapat sinyal Pemkot lebih sepakat membeli daripada menyewa aset tersebut. Sejauh ini, jika dihitung dari NJOP aset tanah di Jalan Pahlawan itu sekitar Rp 3,9 miliar. Jika dalam penghitungannya melibatkan konsultan, bisa menjadi Rp 10 miliar. Pebedaan harga itu terjadi karena NJOP tidak memperhatikan sisi strategis lokasi aset tersebut.

Contoh di Madiun ini merupakan contoh kecil pengelolaan aset Jatim yang bermasalah. Seandainya permasalahan pengelolaan aset Jatim ini dapat diselesaikan seluruhnya, potensi untuk mewujudkan Jatim yang adil dan sejahtera dapat segera terwujud.

Butuh perjuangan panjang yang disertai kerja keras dan kerja ikhlas untuk mewujudkan harapan tersebut.

Sumber: Radar Madiun, Jumat, 04/03/11

Dipublikasi ulang oleh Admin DPD PKS Sidoarjo

Konten lainnya: