W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Raperda Tata Kelola Bahan Pupuk Organik di Jawa Timur yang Dilematis

Benarkah Jawa Timur tahun 2011 akan surplus pangan dan tetap diandalkan sebagai provinsi yang mampu memberi kontributor bagi 20 lebih provinsi di luar Jawa yang selama ini langganan krisis pangan?

Kita seharusnya malu dengan negara-negara lain yang area tanah pertaniannya sedikit seperti Jepang dan Thailand, namun bisa menyulapnya menjadi lahan subur andalan sumberdaya pangan jangka pendek maupun panjang. Jepang misalnya, menyulap Hiroshima dan Nagasaki yang semula menjadi area beracun akibat bom atom yang dijatuhkan sekutu, menjadi wilayah pertanian subur penopang kebutuhan pangan masyarakat Jepang.

“Propinsi Jawa Timur adalah salah satu daerah terbesar dalam menyuplai hasil pertanian di dalam negeri. Itu artinya potensi di Propinsi ini sangat besar dan Pemerintah sudah seharusnya memperhatikan sektor pertanian ini. Disisi lain, jika di rata-rata menurut badan statistik hampir setiap keluarga penduduk di Indonesia khususnya di Propinsi Jawa Timur hanya mempunyai tanah tidak lebih dari 0,8 hektar dan tingkat kemiskinan petani mencapai 70%. Ini berarti ada jurang yang dalam ketika kita membaca statemen tersebut” ditegaskan Ir. H. Artono, anggota Komisi B DPRD Jatim yang juga seorang pengusaha.

Parahnya lagi tanah pertanian di Jatim sudah banyak yang rusak dikarenakan pupuk kimia yang beredar selama ini. Ini mengakibatkan petani sering kali gagal panen. Program subsidi pupuk pemerintah belum memberikan solusi yang konkrit bagi petani. Ini dikarenakan ditengarahi adanya mafia pupuk yang bermain disini. Sekali lagi petani kecil yang menjadi korbannya.

Dari sinilah komisi B DPRD Jatim berinisiatif untuk menjembatani antara pihak pemerintah dan petani untuk memunculkan raperda tata kelola bahan pupuk organik di Jatim. Namun menurut Ir.H. Artono yang berasal dari FPKS, raperda ini sangat dilematis.

Sebenarnya untuk kasus pupuk organik di wilayah Jatim ini cukup dibuatkan Pergub. Walhasil baik Pergub/Raperda ini diharapkan akan menguntungkan semua stakeholders yang ada. Diantara keuntungan bagi petani adalah petani diharapkan bisa lebih produktif dengan cara membuat pupuk organik sendiri (home industri) dan meminimkan biaya masa tanam dan juga subsidi pemerintah bisa langsung ke petani.

(Ir. H. Artono adalah anggota Komisi B dan anggota FPKS DPRD Jawa Timur)

Dipublikasi ulang oleh Admin DPD PKS Sidoarjo

Konten lainnya: