W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Sekretariat Gabungan: Konsolidasi Koalisi Permanen?

Oleh Kacung Marijan
Guru Besar FISIP Universitas Airlangga
Jawa Pos, 17/05/10

Membangun pemerintahan demokratis dan stabil di dalam negara yang memiliki masyarakat majemuk dan sistem multipartai memang tidak mudah. Secara terang-terangan, ilmuwan politik Prancis, Maurice Duverger (1954), pernah mengatakan bahwa sistem dua partai itu lebih cenderung mendukung terbangunnya pemerintahan yang stabil. Sebaliknya, sistem multipartai dianggap tidak cocok bagi terciptanya pemerintahan yang stabil. Pandangan demikian didasarkan pada pengalaman Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Kalau mengikuti pandangan Duverger itu, sulit membayangkan adanya bangunan pemerintahan demokratis dan stabil di Indonesia. Apalagi desain kelembagaan politiknya masih seperti sekarang. Kita seolah-olah hanya dihadapkan pada dua pilihan, adanya pemerintahan demokratis tetapi tidak stabil atau adanya pemerintahan stabil tetapi tidak demokratis.

Tetapi, pandangan ilmuwan politik lainnya, Arend Lijphart, membuka harapan untuk negara seperti Indonesia. Berdasar studi seriusnya di Belanda, Lijphart (1977) berpendapat bahwa masyarakat majemuk yang menganut sistem multipartai bisa saja memiliki sistem pemerintahan demokratis yang stabil ketika mereka mengembangkan “demokrasi konsensus” (consociational democracy).

Menurut Lijphart, terdapat empat karakteristik di dalam consociational democracy. Pertama adalah adanya “a grand coalition of the political leaders of all significant segments of the plural society’. Kedua, adanya “the mutual veto or ’concurrent majority’ rule“. Ketiga, adanya “proportionality as the principal standard of political representation“. Terakhir, adanya “a high degree of autonomy for each segment to run its own internal affairs“.

Adanya gonjang-ganjing dalam pemerintahan di Indonesia pada satu dekade belakangan, termasuk yang terjadi di daerah, tidak lepas dari belum mampunya Indonesia membangun “demokrasi konsensus” di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada.

Desain Koalisi

Merujuk pada pandangan Lijphart itu, desain penting bagi lahirnya “demokrasi konsensus” adalah melalui desain koalisi. Memang, istilah koalisi lebih banyak dikenal dalam sistem pemerintahan parlementer dan agak aneh dalam sistem presidensial. Tetapi, manakala dalam sistem presidensial itu menganut sistem multipartai dan tidak ada partai dominan, bangunan koalisi menjadi sebuah keniscayaan yang harus ada.

Sejak awal, Indonesia menyadari betul adanya keniscayaan semacam itu. Karena itu, baik di pusat maupun di daerah, para calon yang hendak bertarung untuk memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan tidak lepas dari usaha untuk membangun koalisi.

Hanya, bangunan koalisi itu biasanya lebih didasarkan pada usaha untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan semata sehingga nuansanya lebih ke arah pragmatis. Implikasinya, tidak lama setelah kekuasaan itu diraih, gonjang-ganjing di sana-sini tidak terelakĀ­kan. Di daerah, misalnya, kerukunan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berbeda partai rata-rata tidak sampai enam bulan.

Koalisi sejati tidak hanya berhenti pada bagaimana kekuasaan itu dicapai, termasuk portofolio jabatan apa yang akan didapat oleh masing-masing pihak. Koalisi demikian sudah sampai pada kesepakatan-kesepakatan dasar tentang kebijakan-kebijakan apa yang hendak dibuat ketika berkuasa. Karena itu, frame ideologi pihak-pihak yang berkoalisi biasanya tidak berbeda jauh antara satu dan yang lain.

Di Indonesia, model koalisi semacam itu masih belum terbentuk. Yang menjadi pertimbangan biasanya lebih pada perhitungan-perhitungan jangka pendek. Memang, sebagaimana dikemukakan oleh Harold Laswell, politik itu adalah “who gets what, when, and how” atau siapa yang memperoleh jabatan apa.

Tetapi, karena politik itu berkaitan dengan relasi antara para wakil dan terwakil, esensi politik tidak lepas dari masalah “apa yang akan diperbuat oleh para wakil setelah berkuasa”. Dengan demikian, politik tidak berhenti pada perolehan jabatan, melainkan “akan dipakai untuk apa jabatan-jabatan itu”. Adanya kebijakan-kebijakan yang menguntungkan konstituen merupakan contohnya.

Masalah Setgab

Kalau hanya mengikuti pandangan Laswell, koalisi yang mengusung pasangan SBY-Boediono sudah cukup berhasil. Pasangan itu memperoleh dukungan mayoritas mutlak sehingga tidak perlu mengikuti putaran kedua. Masing-masing pihak yang terlibat dalam koalisi juga sudah memperoleh “jatah” sendiri-sendiri.

Tetapi, mengingat koalisi itu belum sampai pada kesepakatan-kesepakatan tentang apa yang akan diperbuat setelah berkuasa secara penuh, guncangan di sana-sini masih terjadi. Termasuk di dalamnya berkaitan dengan mekanisme mempertahankan pemerintahan sampai akhir masa jabatan.

Hadirnya Sekretariat Gabungan (Setgab) merupakan upaya untuk mengatasi masalah seperti itu. Secara konstitusional, “lembaga” demikian memang tidak dikenal. Karena itu, ada yang berpandangan bahwa “lembaga” demikian bisa mengacaukan bangunan ketatanegaraan kita.

Tetapi, yang menjadi masalah adalah bangunan konstitusional kita juga tidak memberi ruang yang cukup bagi terwujudnya pemerintahan demokratis dan stabil. Misalnya saja, di satu sisi, kita menganut sistem presidensial, tetapi di sisi yang lain, presiden bisa dikontrol habis-habisan oleh parlementer. Karena itu, siapa pun yang menjadi presiden, kalau tidak didukung oleh kekuatan di parlemen yang cukup, bisa berpotensi menjadi bulan-bulanan parlemen. Dalam situasi semacam itu, kehadiran Sekretariat Gabungan merupakan “upaya kreatif” untuk menyiasati masalah kelembagaan tersebut.

Hanya, mengingat kehadiran Sekretariat Gabungan itu tidak dirancang sejak awal -lahir untuk mengatasi keretakan koalisi pemerintahan SBY-Boediono- kehadiran lembaga tersebut bisa bernuansa untuk mengatasi kepentingan-kepentingan jangka pendek. SBY, misalnya, memiliki kepentingan untuk mempertahankan pemerintahannya sampai akhir masa jabatan. Anggota koalisi, termasuk Golkar, ingin memanfaatkan “lembaga” itu untuk kepentingan sendiri-sendiri.

Sekretariat bersama semacam itu bisa menjadi instrumen kelembagaan yang dapat dipakai oleh “koalisi” apa pun, baik yang ada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerinahan. “Lembaga” tersebut bisa berfungsi sebagai instrumen untuk memperbincangkan apa saja yang hendak dilakukan di dalam kekuasaan itu atau di luar kekuasaan. Dengan demikian, kehadirannya akan lebih “permanen”.

Yang menjadi kesulitan adalah corak koalisi yang masih cenderung pragmatis. Dalam corak demikian, siapa-siapa yang terlibat di dalam koalisi bisa mengalami perubahan-perubahan secara cepat. Sehingga, berlaku pandangan bahwa di dalam politik “tidak ada teman yang abadi”, melainkan hanya “kepentingan yang abadi”.

Terlepas dari realitas adanya prinsip semacam itu saat ini, politisi harus menyadari bahwa kekuasaan yang diperoleh berasal dari rakyat. Karena itu, di dalam membentuk koalisi, yang harus dipikirkan bukan sekadar cara memenangkan perebutan kekuasaan, melainkan juga berkaitan dengan cara kekuasaan itu dipakai untuk kepentingan rakyat.

Manakala perbincangannya sudah sampai di situ, adanya sekretariat bersama yang lebih permanen bisa saja terjadi. Semoga.

Dipublikasi ulang Admin DPD PKS Sidoarjo