W3vina.COM Free Wordpress Themes Joomla Templates Best Wordpress Themes Premium Wordpress Themes Top Best Wordpress Themes 2012

Warga 45 RT Desak Masuk Peta Terdampak

Warga 45 RT Desak Masuk Peta TerdampakWarga dari 45 RT di wilayah empat desa dari Mindi, Ketapang, Pamotan, dan Besuki, mendatangi gedung DPRD Sidoarjo. Mereka menyampaikan tuntutan untuk masuk peta terdampak dan memertanyakan tindak lanjut rekomendasi Gubernur Jawa Timur tentang tempat tinggalnya yang tidak layak huni.

“Kami menuntut masuk peta terdampak seperti dalam Perpres No 48 Tahun 2008 karena wilayah kami sudah tak layak huni dan dikelilingi tanggul,” ujar Ketua Forum Aliansi 45 RT Ahmad Jauhari saat di gedung DPRD Sidoarjo kemarin.

Selama ini, survei untuk menentukan layak tidaknya tempat tinggal mereka sebenarnya sudah dilakukan. Namun hasil survei itu ternyata tak kunjung ada tindak lanjutnya. Untuk itu, mereka berharap keberadaan panitia khusus lumpur yang dibentuk dewan bisa menjembatani aspirasi warga.

“Kita ingin dipertemukan dengan pemerintah pusat karena yang memutuskan adalah pemerintah pusat,” tegasnya.

Jika dilihat kondisi yang ada, kawasan 45 RT memang sangat memprihatinkan. Karena sejak adanya sem-buran lumpur, mereka selalu dihantui rasa was-was. Belum lagi, munculnya bubble dekat pemukiman dan bau gas juga merubah kondisi hidup warga yang sebelum ada semburan Lumpur, desanya tenang.

“Kami semua saat ini tinggal di wilayah yang dikepung tanggul yang sewaktu-waktu bisa saja ambrol,” tegasnya.

Atas aspirasi yang disampaikan, Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, M Zainul Lutfi mengatakan akan menindaklanjuti. Termasuk bakal berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jatim yang melakukan survei layak tidaknya kondisi wilayah di 45 RT tersebut.

“Sebelum ke pemerintah pusat, akan kita konsultasikan dulu ke pemerintah provinsi,” katanya.

Aditya NindyatmanAditya Nindyatman, anggota pansus Lumpur, menambahkan, saat ini, pemerintah pusat dinilai tidak lagi serius, dan terkesan melupakan masalah lumpur. Padahal, masih banyak persoalan lumpur yang belum tuntas, di antaranya pembayaran ganti rugi yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo.

Masyarakat sekitar lumpur yang menjadi korban dampak lumpur juga belum tertangani. Padahal gubernur sudah menetapkan wilayah tidak layak huni. Dan hal itu belum ada respon dari pemerintah pusat. (rud)

Sumber: Radar Surabaya, 12/03/11

Dipublikasi ulang Admin DPD PKS Sidoarjo

Konten lainnya: